Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Komisi X DPR Atur Penyetaraan Ijazah Luar Negeri

Smallest Font
Largest Font

Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) akan menjadi ruang bagi Komisi X DPR untuk mengatur mekanisme penyetaraan ijazah luar negeri. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hardian Irfani menyampaikan rencana tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026), saat menanggapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Lalu menilai tata kelola dan administrasi pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan. Salah satu yang menjadi perhatian ialah belum adanya regulasi khusus yang mengatur secara terperinci mekanisme penyetaraan hasil akademik dari luar negeri agar memiliki keabsahan hukum di Indonesia.

Menurut Lalu, pengaturan tersebut memerlukan mekanisme tersendiri yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia menyoroti perlunya ketentuan yang secara khusus mengatur proses penyetaraan kualifikasi akademik yang diperoleh di negara lain.

Dalam keterangannya di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Lalu meminta kementerian terkait menyiapkan mekanisme yang jelas untuk menangani penyetaraan hasil akademik dari luar negeri.

"Kami tentu meminta kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal penyetaraan hasil akademik yang ada di luar negeri, itu tentu harus memiliki mekanisme sendiri," ujar Lalu Hardian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perbincangan mengenai ijazah Gibran Rakabuming yang kembali menjadi sorotan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Lalu mengaitkan polemik itu dengan persoalan tata kelola administrasi pendidikan, terutama terkait pengakuan hasil pendidikan yang diperoleh di luar negeri.

Komisi X DPR menempatkan penyetaraan ijazah luar negeri sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat pengaturan dalam revisi UU Sisdiknas. Namun, sumber pemberitaan tersebut belum memuat rincian mengenai bentuk ketentuan yang akan dimasukkan, tahapan penyetaraan, ataupun jadwal pembahasan aturan tersebut.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed