Koalisi Jagalah Warga Soroti Beban Korban Pembobolan Kartu Kredit
Perselisihan transaksi kartu kredit tanpa izin kembali menyoroti perlindungan konsumen perbankan setelah Jessica Tjondrowidjojo diminta membayar 60 persen dari tagihan Rp 10 juta yang tidak diakuinya. Dilansir dari Detik iNET, Jessica mengalami kejadian tersebut pada suatu malam pada September 2026, ketika menerima hingga 15 notifikasi transaksi yang tidak dilakukannya.
Jessica mengajukan sanggahan kepada bank setelah mengetahui adanya transaksi mencurigakan. Namun, bank menolak permohonannya dengan alasan transaksi tersebut menggunakan kode OTP atau kata sandi sekali pakai.
Dalam keterangan tertulis pada Jumat (23/10/2026), Jessica menjelaskan bahwa bank memberikan keringanan pembayaran sebesar 40 persen, sehingga ia tetap harus menanggung sebagian besar tagihan yang disengketakan.
"Setelah saya menyampaikan keluhan ke pihak bank, memang saya diberi keringanan yaitu 40%, yang berarti saya tetap harus membayar 60% dari tagihan yang tidak saya gunakan," ujar Jessica.
Jessica menduga pembobolan berkaitan dengan nomor telepon lamanya yang sudah tidak digunakan sejak 2021, tetapi masih terhubung dengan kartu kreditnya. Ia juga menyampaikan bahwa bank menganggap kejadian tersebut merugikan kedua pihak dan menilai terdapat kesalahan atau kelalaian dari nasabah.
Koalisi Jagalah Warga menyoroti kasus tersebut sebagai gambaran kerentanan nasabah ketika menghadapi sengketa transaksi digital. Koordinator koalisi sekaligus Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menilai negara perlu mengambil tanggung jawab dalam melindungi konsumen dari penyalahgunaan data pribadi dan penipuan digital.
"Karena itu negara harus mengambil tanggung jawab yang memadai untuk melindungi warga yang mengalami kerentanan, sebagai nasabah dan konsumen," kata Halili Hasan.
Menurut Halili, hak nasabah atas keamanan transaksi digital belum mendapatkan perhatian memadai dari institusi keuangan maupun pemerintah. Koalisi juga menilai biaya administrasi bulanan yang dibebankan kepada nasabah perlu diimbangi dengan standar keamanan dan pelayanan serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.
Koalisi mengutip data Global Anti-Scam Alliance (GASA) yang menyebut 66% orang dewasa di Indonesia pernah menjadi korban penipuan digital. Total kerugian yang dicatat dalam data tersebut mencapai Rp 9,1 triliun.
Selain besarnya kerugian, koalisi menyoroti proses pengaduan yang dinilai menyulitkan korban. Dalam sejumlah kasus, nasabah disebut harus menghadapi proses sanggahan berkepanjangan atau menyampaikan keluhan melalui media sosial agar memperoleh perhatian.
Perwakilan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Anindiya Icchanaya Devi, menyampaikan bahwa koalisi mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyusun regulasi turunan untuk menjalankan mandat Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Koalisi mengusulkan keterlibatan penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) sebagai pihak ketiga untuk melakukan verifikasi independen terhadap transaksi keuangan digital tanpa tatap muka. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri perbankan juga didesak memperkuat standar verifikasi agar tidak hanya mengandalkan OTP.
Icchanaya menegaskan bahwa koalisi menolak praktik yang membebankan pembuktian secara sepihak kepada nasabah dalam sengketa transaksi tanpa izin.
"Hapus praktik pengalihan beban pembuktian sepihak kepada nasabah saat terjadi sengketa transaksi tanpa izin," tegas Icchanaya.
Koalisi turut meminta bank dan institusi keuangan memperjelas pertanggungjawaban atas biaya administrasi bulanan melalui jaminan keamanan dan penyelesaian sengketa yang berkeadilan. Sebagai langkah pendampingan, Koalisi Jagalah Warga meluncurkan posko pengaduan bagi korban transaksi tanpa izin untuk mendukung advokasi melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow