HKI Dorong Pemerintah Fokus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%
Keberlanjutan investasi dan pembangunan industri menjadi perhatian Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) di tengah dinamika politik nasional. Organisasi tersebut meminta seluruh pemangku kepentingan kembali memusatkan perhatian pada agenda ekonomi mulai Januari 2027, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
HKI menilai pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto memerlukan kondisi politik yang stabil, regulasi yang memberikan kepastian, serta koordinasi pemerintahan yang berjalan efektif.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana menilai penyelesaian persoalan politik perlu dilakukan melalui jalur konstitusional agar perhatian pemerintah dan seluruh elemen bangsa dapat kembali diarahkan pada pembangunan ekonomi.
Dalam keterangannya pada Kamis (12/11/2026), Ma'ruf menyampaikan bahwa agenda pertumbuhan, penguatan sektor industri, peningkatan investasi, dan pembukaan kesempatan kerja perlu menjadi prioritas nasional.
"Mulai Januari 2027, sudah saatnya seluruh energi bangsa diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Pergulatan politik harus segera menemukan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional. Setelah itu, semua pihak perlu kembali fokus pada pekerjaan besar membangun ekonomi, memperkuat industri, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja," ujar Ma'ruf.
Menurut HKI, keberlangsungan agenda ekonomi juga berkaitan erat dengan kepercayaan pelaku usaha. Persaingan antarnegara dalam menarik modal semakin ketat sehingga Indonesia membutuhkan arah kebijakan yang konsisten dan dapat diprediksi.
Kepastian politik berpengaruh terhadap keputusan investasi
Ketidakstabilan politik yang berlangsung terlalu lama berpotensi memengaruhi pertimbangan perusahaan dalam merealisasikan investasi. Dampaknya terutama perlu diperhatikan pada proyek industri berskala besar yang membutuhkan pendanaan serta perencanaan jangka panjang.
Ma'ruf menjelaskan bahwa investor mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum menentukan keputusan bisnis. Faktor tersebut mencakup risiko politik, konsistensi peraturan, ongkos energi, hingga efisiensi proses pengambilan keputusan.
"Investor membutuhkan kepastian. Mereka menghitung risiko politik, konsistensi regulasi, biaya energi dan kecepatan pengambilan keputusan. Ketika situasi politik terus menyita perhatian, ada risiko agenda ekonomi kehilangan momentum. Padahal negara-negara pesaing terus bergerak menarik investasi," imbuhnya.
Dengan demikian, perhatian terhadap dinamika politik perlu diimbangi upaya menjaga kelangsungan program ekonomi. Menurut Ma'ruf, keterlambatan dalam memberikan kepastian dapat membuat sejumlah rencana investasi tertunda ketika negara pesaing terus berupaya memperkuat daya tariknya bagi investor.
Jepang menjadi contoh kesinambungan kebijakan industri
Sebagai bahan pembelajaran, Ma'ruf menyinggung pengalaman Jepang dalam menghadapi perubahan kepemimpinan dan konfigurasi politik. Negara tersebut dinilai mampu mempertahankan keberlangsungan institusi serta agenda ekonomi dan industrinya meskipun terjadi pergantian pemerintahan.
Pengalaman tersebut dianggap relevan bagi Indonesia dalam membangun sistem kelembagaan yang tidak mudah terganggu oleh perubahan politik. Pergantian pemimpin maupun perubahan koalisi seharusnya tidak menghentikan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang telah berjalan.
"Jepang memberikan pelajaran penting. Politik bisa sangat dinamis, perdana menteri bisa berganti, koalisi bisa berubah, tetapi birokrasi ekonomi dan agenda industri tetap bekerja. Indonesia perlu membangun ketahanan kelembagaan seperti itu. Apa pun dinamika politiknya, mesin ekonomi harus tetap berjalan," ujarnya.
Menurut Ma'ruf, stabilitas perekonomian perlu ditopang oleh kekuatan institusi, bukan semata-mata bergantung pada susunan kekuasaan. Karena itu, kesinambungan administrasi pemerintahan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga iklim usaha.
Koordinasi kementerian ekonomi perlu dijaga
Selain ketahanan kelembagaan, kelancaran koordinasi antarkementerian juga menjadi perhatian HKI. Pemerintah dinilai perlu memastikan berbagai urusan yang berkaitan dengan investasi tetap berjalan tanpa terhambat perubahan politik maupun pergantian pejabat.
Beberapa bidang yang membutuhkan kesinambungan mencakup keputusan investasi, pelayanan perizinan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan energi. Kelancaran seluruh proses tersebut diperlukan agar pelaku usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan rencana bisnisnya.
Ma'ruf meminta jajaran kementerian yang menangani sektor ekonomi tetap bekerja secara terkoordinasi dengan sasaran yang terukur. Penyelesaian persoalan juga perlu dilakukan secara cepat agar perubahan susunan pemerintahan tidak menyebabkan program yang sudah berjalan harus diulang dari awal.
"Para menteri ekonomi harus tetap bekerja bersama, memiliki target yang jelas dan menyelesaikan persoalan secara cepat. Jangan sampai pergantian pejabat atau perubahan politik membuat kebijakan harus dimulai kembali dari awal. Investor membutuhkan kesinambungan, bukan ketidakpastian," tegasnya.
Bagi HKI, kesinambungan kebijakan menjadi bagian penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%. Fokus pemerintah terhadap investasi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja dinilai perlu tetap terjaga di tengah perubahan dinamika politik nasional.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow