Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Eisenkot Tolak Ajakan Netanyahu Bentuk Pemerintahan Persatuan Israel

Smallest Font
Largest Font

Persaingan memperebutkan pemerintahan baru Israel memanas setelah Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu kembali mengajak rival politiknya, Gadi Eisenkot, membentuk pemerintahan persatuan nasional pada Sabtu (14/11/2026). Eisenkot menolak pendekatan tersebut dan menuduh Netanyahu berusaha menghambat pergantian pemerintahan melalui manuver politik.

Menurut laporan CNN Indonesia dan AFP pada Minggu (15/11/2026), perdebatan tersebut berlangsung ketika Eisenkot menjalankan mandat pembentukan pemerintahan setelah ditunjuk pada 8 November. Ia memiliki waktu 28 hari untuk menyelesaikan pembentukan kabinet, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari.

Situasi parlemen menjadi tantangan utama. Berdasarkan laporan CNN Indonesia, blok Eisenkot menguasai 52 kursi, sedangkan kubu Netanyahu memiliki 48 kursi. Partai-partai Arab memperoleh 19 kursi, sementara pemerintahan membutuhkan dukungan sedikitnya 61 anggota Knesset yang memiliki total 120 kursi.

Dalam pernyataan video, Netanyahu menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Eisenkot pada Kamis (12/11/2026) semakin menguatkan keyakinannya mengenai perlunya kerja sama politik. Ia menganggap pemerintahan persatuan dapat menghadapi persoalan keamanan Israel, terutama ancaman yang dikaitkannya dengan Iran.

Netanyahu mengklaim pemerintahan gabungan dapat menghilangkan ancaman Iran untuk selamanya. Ia juga menginginkan koalisi yang terdiri dari partai-partai yang mengakui Israel sebagai negara bagi bangsa Yahudi.

Netanyahu turut memperingatkan bahwa Iran tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir terhadap Israel. Menurutnya, pemerintahan dengan dukungan terbatas tidak akan mampu menghadapi seluruh tantangan keamanan nasional.

Dalam ajakannya kepada Eisenkot, Netanyahu meminta kedua kubu mengesampingkan perselisihan politik.

"Alih-alih mencoba membentuk pemerintahan yang lemah dan berbahaya, mari kita duduk bersama dalam satu ruangan, tanpa prasyarat apa pun, kesampingkan segala perbedaan dan aksi boikot, lalu capai kesepakatan demi keamanan dan masa depan negara ini," ujar Netanyahu.

Ia juga menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Eisenkot memperkuat keyakinan mengenai pentingnya pemerintahan persatuan nasional. Netanyahu menilai kerja sama tersebut dapat menjamin keamanan Israel untuk tahun-tahun mendatang.

Dalam pernyataan lain yang dikutip AFP, Netanyahu menyebut pemerintahan persatuan dapat "melenyapkan ancaman Iran untuk selamanya". Ia menghendaki pemerintahan yang melibatkan partai-partai yang mengakui Israel sebagai "negara bagi bangsa Yahudi".

Namun, Eisenkot memberikan respons keras terhadap tawaran tersebut. Mantan kepala staf militer Israel itu menilai Netanyahu mengetahui bahwa dirinya telah kalah dalam pemilihan umum dan kini berusaha memengaruhi proses pembentukan pemerintahan.

Melalui pernyataan yang dikutip AFP, Eisenkot menuding Netanyahu menggunakan seruan negosiasi untuk menciptakan kesan persatuan, meskipun pembicaraan politik sebenarnya sudah berlangsung.

"Netanyahu menyerukan negosiasi padahal proses tersebut sudah berjalan; ia mengaku menginginkan persatuan, tetapi justru menabur perpecahan dan memicu ketegangan seolah-olah tidak ada hari esok," ujar Eisenkot.

Ia menegaskan tidak akan terpengaruh oleh pendekatan tersebut.

"Tipu muslihat seperti ini tidak mempan terhadap saya," tambah Eisenkot.

Dalam unggahan di media sosial X pada 14 November, Eisenkot kembali menyebut ajakan Netanyahu sebagai "manuver politik". Ia mengatakan pertemuan antara Partai Yashar dan Partai Likud telah dijadwalkan pada Minggu (15/11/2026), sehingga seruan negosiasi dari Netanyahu dianggap tidak mencerminkan perkembangan sebenarnya.

Eisenkot juga mengkritik tindakan Netanyahu yang dinilainya mengganggu proses formal di Knesset.

"Saudara-saudara sebangsa Israel, ini hanya tipu daya terbaru: Netanyahu menyerukan negosiasi, meski sudah diatur, dan mengeklaim ingin persatuan," ujar Eisenkot.

Dalam pernyataan yang sama, ia menambahkan kritik terhadap sikap politik Netanyahu.

"Namun, di saat yang sama dia menodai proses formal di Knesset, menabur perpecahan dan hasutan seolah tak ada hari esok," lanjut Eisenkot.

Eisenkot juga menegaskan bahwa Netanyahu mengetahui persyaratan untuk bergabung dengan pemerintahan baru, termasuk kewajiban dinas militer bagi seluruh warga Israel.

"Pada akhirnya, setelah semua pidato dan pernyataan, kebenaran tetaplah kebenaran: Netanyahu sadar kalah dalam pemilihan," ujar Eisenkot.

Ia sebelumnya menyatakan terbuka terhadap kemungkinan bekerja sama dengan anggota Partai Likud dan Partai Zionisme Religius pimpinan Bezalel Smotrich. Namun, Eisenkot menekankan bahwa dukungan terhadap pemerintahan persatuan harus didasarkan pada komitmen yang tulus.

Dalam laporan Detik.com, terdapat pula skema pembentukan pemerintahan yang mengandalkan 48 anggota parlemen dari kubu Eisenkot dan 46 anggota pendukung Netanyahu. Sebanyak 26 anggota parlemen dari partai-partai Arab dan ultra-Ortodoks berpeluang abstain sehingga pemerintahan dapat disahkan melalui mekanisme tersebut.

Upaya kompromi menghadapi penolakan dari sejumlah tokoh sayap kanan. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich secara terbuka menentang kemungkinan pemerintahan baru yang dipimpin Eisenkot.

Menurut laporan Sindonews yang mengutip Al Jazeera, Ben-Gvir bahkan menggambarkan pilihan Netanyahu sebagai keputusan antara dirinya demi "menyelamatkan Israel" atau mendukung Eisenkot. Sementara itu, Smotrich memperingatkan sekutu politik dari kelompok ultra-Ortodoks agar tidak bernegosiasi dengan Eisenkot.

Smotrich menilai Eisenkot akan "membuang mereka" setelah memperoleh dukungan suara untuk menggulingkan Netanyahu. Kedua tokoh tersebut sebelumnya mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan koalisi yang dibentuk Netanyahu pada 2022.

Smotrich memimpin Kementerian Keuangan dengan kewenangan atas anggaran negara dan sejumlah institusi di Tepi Barat yang diduduki. Ben-Gvir menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional. Keduanya juga dikenal menentang sejumlah tekanan internasional terhadap kebijakan pemerintahan Israel terkait Gaza.

Hambatan lainnya berasal dari hubungan Netanyahu dengan partai-partai Arab-Israel. Eisenkot sebelumnya mengecam kampanye politik Netanyahu terhadap kelompok tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan "rasis".

Negosiasi pembentukan pemerintahan baru masih berlangsung ketika Netanyahu tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri sementara. Pertemuan antara Partai Yashar dan Partai Likud dijadwalkan berlangsung pada Minggu (15/11/2026).

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed