Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Eisenkot Desak Netanyahu Tahan Operasi Militer ke Iran

Smallest Font
Largest Font

Ketidakpastian pembentukan pemerintahan baru Israel mendorong Gadi Eisenkot meminta Benjamin Netanyahu menahan langkah militer terhadap Iran. Eisenkot menyampaikan desakan tersebut melalui surat kepada perdana menteri sementara pada 12 November 2026, dengan alasan keputusan strategis perlu mempertimbangkan situasi politik dan legitimasi pemerintahan.

Menurut CNN Indonesia, Eisenkot meminta Netanyahu menghindari keputusan berisiko tinggi yang masih dapat ditunda sampai kabinet baru terbentuk. Dia juga meminta Jaksa Agung Gali Baharav-Miara memastikan dirinya memperoleh pengarahan keamanan secara berkala dari perdana menteri.

Dalam suratnya, pemimpin Partai Yashar tersebut menekankan pentingnya tanggung jawab nasional selama masa transisi pemerintahan.

"Saya menuntut agar Anda bertindak dengan tanggung jawab nasional selama periode sensitif ini," ujar Eisenkot dalam suratnya kepada Netanyahu.

Dia juga meminta penundaan keputusan strategis yang berpotensi menimbulkan risiko hingga pemerintahan pengganti resmi bekerja.

"Jangan menodai kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemerintah dan proses pengambilan keputusan," ujar Eisenkot.

Surat tersebut muncul setelah adanya laporan perselisihan antara Netanyahu dan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir, mengenai kemungkinan operasi militer terhadap Iran. CNN Indonesia juga melaporkan bahwa sejumlah pakar menilai isu keamanan dapat dimanfaatkan Netanyahu untuk mempertahankan kekuasaan ketika kepercayaan publik terhadap pemerintahannya menurun.

Persoalan pembentukan koalisi menjadi tantangan utama Eisenkot. Pemilihan umum Israel pada 27 Oktober 2026 menghasilkan parlemen tanpa satu pun blok yang memperoleh 61 kursi, jumlah minimum untuk membentuk pemerintahan mayoritas.

Menurut laporan Detik dan SINDOnews, partai-partai Arab memperoleh 19 dari total 120 kursi. Hasil tersebut menempatkan mereka sebagai kelompok penting dalam negosiasi pembentukan koalisi, meskipun kemungkinan kerja sama dengan mereka menuai penolakan dari sejumlah politisi Israel.

Presiden Isaac Herzog menunjuk Eisenkot untuk membentuk pemerintahan pada 8 November 2026. Berdasarkan laporan Detik, dia memiliki waktu 28 hari untuk menyelesaikan pembentukan koalisi dan dapat meminta tambahan waktu 14 hari apabila diperlukan.

Ketegangan politik terlihat saat pelantikan anggota parlemen baru. Detik melaporkan tokoh sayap kanan Itamar Ben Gvir mengejek Yousef Jabareen, pemimpin Joint List, ketika anggota parlemen Arab berada di ruang sidang.

"Kepada siapa dia bersumpah setia, kepada Hamas?" teriak Ben Gvir kepada Jabareen.

Setelah kejadian tersebut, Ben Gvir kembali menyampaikan keberatannya melalui media sosial X.

"Siapa pun yang tidak setia tidak boleh berada di Knesset Israel!" tulis Ben Gvir.

Jurnalis AFP yang dikutip Detik juga menyaksikan sejumlah anggota Joint List meninggalkan ruangan ketika lagu kebangsaan Israel diperdengarkan. Aksi tersebut memicu kegaduhan dalam sidang pelantikan.

Dalam pidatonya, Netanyahu mengkritik dua partai Arab utama karena menolak mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Dia juga menuduh kelompok tersebut memiliki agenda mendirikan pemerintahan alternatif di wilayah Israel.

"Negara Islam" dan "negara nasionalis Palestina... di atas reruntuhan negara Yahudi" menjadi tuduhan yang disampaikan Netanyahu sebagaimana dilaporkan Detik.

Yair Golan, pemimpin partai Democrats, meninggalkan ruangan ketika Netanyahu menyampaikan pernyataan tersebut. Dia kemudian mengkritik sikap perdana menteri melalui media sosial.

"Netanyahu kesulitan menerima kenyataan bahwa publik Israel telah 'memecat'-nya. Kini, ia berbohong dan menghasut publik untuk melawan kelompok Arab demi mempertahankan kekuasaan dengan cara paksa," tulis Golan.

Penolakan terhadap kerja sama dengan partai-partai Arab juga datang dari Avigdor Liberman, pemimpin partai sayap kanan Israel Beiteinu.

"Apakah Anda ingin membentuk koalisi dengan mereka?" tulis Liberman.

Di tengah polemik tersebut, Eisenkot menuduh Netanyahu menjalankan kampanye diskriminatif terhadap warga Palestina di Israel selama pemilihan umum. Dalam pernyataan di X pada Jumat, dia menyoroti posisi warga Arab yang mencakup 21 persen populasi Israel.

"Warga Arab di Israel mencakup 21 persen dari total populasi. Sejak dimulainya kampanye pemilihan umum, mereka menghadapi kampanye delegitimasi yang rasis dan penuh kekerasan, yang dipicu oleh perdana menteri yang akan segera lengser beserta lingkarannya demi kepentingan politik," tulis Eisenkot.

Dia menegaskan bahwa kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh masyarakat, termasuk kelompok yang tidak memberikan suara kepadanya.

"Perdana menteri Israel adalah perdana menteri bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang tidak memilihnya," ujar Eisenkot.

Eisenkot juga menolak upaya pengucilan masyarakat Arab dalam kehidupan politik Israel.

"Warga Arab di Israel merupakan bagian dari sejarah Israel. Upaya untuk meminggirkan dan mencemarkan nama baik mereka sebagai satu kelompok adalah tindakan yang melawan negara," tulis Eisenkot.

Selain menghadapi persoalan koalisi, rekam jejak Eisenkot sebagai mantan Kepala Staf Militer Israel periode 2015–2019 turut menjadi sorotan. Menurut Suara Surabaya, dia dikenal terkait pengembangan Doktrin Dahiya yang mengedepankan penggunaan kekuatan militer besar terhadap wilayah yang dianggap menjadi basis kelompok bersenjata.

Pada 2008, Eisenkot pernah menyatakan sikap militer Israel terhadap desa-desa yang menjadi lokasi serangan ke wilayahnya.

"Kami akan menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dan menyebabkan kerusakan serta kehancuran besar," ujar Eisenkot sebagaimana dikutip Reuters dalam laporan Suara Surabaya.

Ketika Eisenkot memimpin militer, demonstrasi Great March of Return berlangsung di perbatasan Jalur Gaza pada 2018. Penyelidikan Komisi Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat 189 warga Palestina meninggal sepanjang demonstrasi tersebut, termasuk 183 orang yang dilaporkan tewas akibat tindakan pasukan keamanan Israel. Komisi tersebut menilai penggunaan kekuatan mematikan dalam sejumlah kejadian tidak diperlukan dan tidak proporsional.

Eisenkot kemudian bergabung dengan kabinet perang Israel setelah peristiwa 7 Oktober 2023. Namun, dia meninggalkan pemerintahan Netanyahu pada Juni 2024 akibat perbedaan pandangan mengenai strategi perang di Gaza dan penanganan sandera.

Dalam isu Palestina, Eisenkot juga menyatakan penolakan terhadap pembentukan negara Palestina pada Agustus 2026. Meski demikian, dia mengkritik rencana perluasan permukiman Israel di kawasan E1, Tepi Barat, serta meningkatnya kekerasan pemukim terhadap warga Palestina.

Menurut laporan Suara Surabaya, Eisenkot sebelumnya memperoleh rekomendasi dari 67 anggota Knesset dalam proses penunjukan pembentuk pemerintahan. Netanyahu memperoleh 46 rekomendasi, sedangkan tujuh anggota lainnya tidak memberikan dukungan kepada keduanya.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed