Djoko Setijowarno Dorong Pejabat RI Naik Transportasi Umum
Pemanfaatan transportasi umum oleh pejabat pemerintah dinilai dapat menjadi langkah nyata untuk mendekatkan pemimpin dengan masyarakat sekaligus menguji mutu layanan publik. Pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mendorong penerapan kebiasaan tersebut di Indonesia, seperti yang telah berlangsung di sejumlah negara Eropa. Informasi ini dilansir dari Detik Oto.
Menurut Djoko, pilihan moda transportasi para pejabat berkaitan dengan budaya mobilitas, efisiensi, serta cara mereka berinteraksi dengan masyarakat. Di sejumlah negara Eropa, penggunaan angkutan umum dan sepeda oleh pejabat bukan sekadar pilihan praktis, melainkan bagian dari nilai kesetaraan dalam kehidupan publik. "Di Eropa Utara, Barat, dan Skandinavia, kebiasaan pejabat publik menggunakan transportasi umum atau bersepeda ke tempat kerja merupakan hal yang lumrah.
Budaya ini didorong oleh kesadaran lingkungan yang tinggi, sistem transportasi publik yang efisien, serta nilai-nilai egaliter masyarakat setempat," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10/2026).
Swedia menjadi salah satu contoh penerapan kesetaraan dalam kehidupan politik. Djoko menjelaskan bahwa konsep lagom, yang berarti cukup dan tidak berlebihan dalam bahasa Swedia, tercermin dalam kebiasaan para pejabat menjalankan aktivitas sehari-hari.
Fasilitas kendaraan pribadi tidak diberikan secara merata kepada anggota parlemen Swedia. Sebagian besar anggota Riksdag tidak memperoleh mobil dinas pribadi maupun pengawalan, tetapi mendapat kartu berlangganan bulanan atau tahunan SL-kort untuk menggunakan bus, trem, dan kereta komuter di Stockholm. "Sebagian besar anggota parlemen (Riksdag) tidak mendapatkan mobil dinas pribadi atau pengawalan. Kebijakan resmi parlemen memberikan mereka kartu berlangganan bulanan/tahunan (SL-kort) untuk naik bus, trem, dan kereta komuter di Stockholm," ujar Djoko.
Mobil dinas beserta sopir umumnya diperuntukkan bagi Perdana Menteri. Fasilitas serupa dapat diberikan kepada menteri luar negeri atau tamu negara dalam situasi tertentu yang memerlukan tingkat keamanan tinggi. Di luar kebutuhan tersebut, pejabat Swedia dapat berangkat kerja bersama pengguna transportasi lainnya tanpa pengawalan terbuka. Mereka membawa tas kerja sendiri dan memanfaatkan kereta antarkota ketika menjalankan perjalanan dinas di luar ibu kota.
Belanda mendorong penggunaan sepeda
Belanda memperlihatkan pendekatan berbeda melalui kebiasaan bersepeda yang didukung infrastruktur ramah pesepeda. Mantan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, dikenal menggunakan sepeda sendiri untuk menuju kantornya di Den Haag, Het Torentje, dan membawa apel sebagai camilan selama perjalanan.
"Pemerintah Belanda secara aktif mempromosikan gaya hidup sehat dan emisi rendah. Pejabat publik diarahkan untuk mengutamakan transportasi aktif (sepeda) atau transportasi umum (kereta NS) untuk perjalanan dalam kota atau antar-kota yang terjangkau. Pejabat yang bersepeda atau naik kereta api umumnya berjalan sendirian atau hanya ditemani pengamanan yang sangat tersembunyi (discreet), tanpa ada mobil pengawal (sirene/patwal) yang membelah jalan," sebut Djoko.
Jerman mengandalkan jaringan kereta
Di Jerman, fasilitas transportasi bagi pejabat disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan dan keamanan. Anggota Bundestag memperoleh BahnCard 100 yang memberikan akses perjalanan menggunakan seluruh jaringan kereta api di negara tersebut, termasuk kereta cepat ICE.
Fasilitas itu memungkinkan anggota parlemen memanfaatkan waktu di perjalanan untuk menyelesaikan pekerjaan atau menyiapkan rapat. Sementara itu, menteri federal di Berlin tetap memperoleh mobil dinas atau Dienstwagen untuk mendukung kebutuhan protokol keamanan dan mobilitas antarkementerian.
"Walaupun menteri-menteri federal di Berlin difasilitasi mobil dinas (Dienstwagen) karena faktor protokol keamanan dan mobilitas antar-kementerian, pemerintah Jerman memberlakukan batas emisi karbon (CO2) yang sangat ketat untuk armada kendaraan pejabat publik. Di dalam kota Berlin, banyak politisi dan wali kota yang memilih menggunakan S-Bahn (kereta komuter) atau U-Bahn (subway) untuk menghindari kemacetan saat jam sibuk," kata Djoko.
Peluang penerapan kebijakan di Indonesia
Jakarta memiliki modal untuk mendorong lebih banyak pejabat menggunakan angkutan umum. Majalah internasional Time Out menempatkan ibu kota Indonesia pada peringkat ke-15 kota dengan transportasi umum terbaik di dunia, meningkat dari posisi ke-17 pada tahun sebelumnya. Survei terhadap lebih dari 24 ribu warga di berbagai kota dunia menunjukkan bahwa 79,2 persen warga Jakarta menyatakan puas terhadap layanan transportasi umum.
Angka tersebut menjadi salah satu informasi yang disoroti dalam pembahasan mengenai peluang penerapan kebiasaan mobilitas pejabat di Indonesia. Djoko mengusulkan agar penggunaan transportasi publik dapat diterapkan dalam kegiatan pemerintahan tertentu. Salah satu gagasannya adalah mewajibkan menteri dan pimpinan lembaga yang menghadiri rapat paripurna di Istana Negara untuk meninggalkan kendaraan dinas dan menggunakan angkutan umum.
"Guna menunjukkan kepedulian para pejabat sekaligus menguji keandalan sistem transportasi publik di ibu kota, tidak ada salahnya jika suatu saat diberlakukan kebijakan khusus. Misalnya, saat rapat paripurna yang melibatkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Negara, seluruh pejabat yang hadir dilarang menggunakan kendaraan dinas dan diwajibkan memanfaatkan transportasi umum. Langkah ini akan memberi mereka pengalaman langsung merasakan kenyamanan serta keandalan layanan angkutan umum yang ada di Jakarta," saran Djoko.
Selain kegiatan di tingkat pimpinan, perubahan kebiasaan juga dapat dilakukan secara bertahap di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Djoko menyarankan agar aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta dijadwalkan menggunakan transportasi umum untuk berangkat kerja satu kali setiap minggu. Usulan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.
Penerapan kebiasaan serupa di kementerian dan lembaga pusat dinilai dapat memberikan kesempatan kepada pegawai untuk merasakan langsung layanan yang tersedia. "Kebijakan semacam ini bukan sekadar simbolisme politik, melainkan langkah nyata untuk membumikan kepemimpinan. Dengan merasakan langsung dinamika transportasi publik, para pejabat tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara transparan demi kesejahteraan masyarakat luas," katanya.
Djoko juga memaparkan bahwa cakupan layanan transportasi umum di Jakarta telah mencapai 92,5 persen wilayah. Seluruh kantor pemerintahan pusat disebut telah terhubung dengan moda angkutan umum, setidaknya melalui keberadaan halte Transjakarta di sekitar kawasan perkantoran tersebut.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow