Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

BPKS Dorong Sabang Jadi Pusat Alih Muat Kapal Internasional

Smallest Font
Largest Font

Pengembangan Pelabuhan Sabang sebagai pusat alih muat barang internasional masih menunggu keputusan pemerintah pusat meskipun fasilitas pendukungnya telah dibangun sejak belasan tahun lalu. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) kembali mendorong proyek tersebut agar masuk dalam agenda nasional, dilansir dari Detik Finance. Sabang dinilai memiliki peluang untuk menjadi lokasi transit kapal-kapal yang melintasi jalur perdagangan internasional.

Potensi tersebut berkaitan dengan status wilayahnya sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen menjelaskan bahwa konsep awal pengembangan Sabang sebagai FTZ memiliki mekanisme berbeda dari aktivitas perdagangan biasa. Barang yang masuk maupun keluar kawasan dicatat sebagai pemasukan dan pengeluaran barang, bukan aktivitas ekspor dan impor.

Rencana menjadikan Sabang sebagai pusat distribusi barang kemudian diwujudkan melalui pembangunan Container Terminal 3 (CT3). Infrastruktur tersebut berdiri di atas lahan sekitar 12 hektare (ha) dan sejak awal dirancang untuk mendukung kegiatan transshipment.

Dalam konsep pengembangannya, kapal-kapal yang melewati jalur perdagangan internasional diharapkan dapat singgah di Sabang. Muatan selanjutnya bisa dipindahkan dan didistribusikan menuju pelabuhan-pelabuhan lain. Namun, keberadaan terminal yang telah dibangun belum membuat fungsi tersebut berjalan sebagaimana direncanakan. Iskandar menyampaikan bahwa realisasi operasionalnya masih terkendala kebijakan dari pemerintah pusat.

Dalam Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Mata Ie, Sabang, Kamis (5/11/2026), Iskandar mengatakan, "Terminal ini sejak awal dirancang sebagai pusat alih muat. Harapannya, kapal-kapal yang melintas dapat menggunakan pelabuhan kami sebagai pusat penghubung, kemudian barangnya disalurkan ke pelabuhan lain. Namun, setelah pembangunan berlangsung belasan tahun, hingga sekarang rencana tersebut belum berjalan."

India pernah menawarkan investasi US$ 140 juta

Dukungan pengembangan Pelabuhan Sabang sebenarnya pernah datang dari India. Negara tersebut bahkan telah melakukan kajian mengenai kebutuhan investasi untuk membangun Sabang menjadi pusat alih muat regional bagi kepentingan logistik India. Proses kajian dimulai pada tahun 2001 dengan melibatkan konsultan yang dikirim oleh India.

Hasil pekerjaan tersebut diselesaikan pada tahun 2003 dan menghasilkan perhitungan kebutuhan investasi sebesar US$ 140 juta. Setelah kajian selesai, pemerintah India menyampaikan hasilnya kepada Kementerian Luar Negeri dan Bappenas RI. Tawaran pembiayaan yang diajukan membagi tanggung jawab investasi antara kedua negara.

India bersedia menanggung sekitar 80-85% dari kebutuhan investasi. Sementara itu, Indonesia diharapkan memberikan komitmen pembiayaan sebesar 15-20% untuk mendukung pembangunan kawasan tersebut.

Iskandar menjelaskan, "Setelah studi selesai pada tahun 2003, hasilnya disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri dan Bappenas. India menawarkan investasi sebesar 80-85%, sedangkan 15-20% sisanya diharapkan menjadi komitmen Indonesia untuk mengembangkan kawasan ini sebagai pusat alih muat."

India kembali mengusulkan Sabang kepada Prabowo

Upaya menjadikan Sabang sebagai pusat logistik internasional kembali mencuat melalui pendekatan diplomatik India. Perdana Menteri India Narendra Modi disebut telah menyampaikan usulan tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto ketika melakukan kunjungan ke Indonesia beberapa waktu lalu.

Meski kembali mendapat perhatian dari India, rencana pengembangan pelabuhan tersebut hingga kini belum terealisasi. BPKS karena itu terus meminta pemerintah pusat memberikan dukungan kebijakan agar pengembangan Sabang memperoleh kepastian sebagai program nasional.

Sabang berpeluang mendukung logistik minyak dan gas

Selain melayani aktivitas alih muat barang internasional, Sabang juga dipandang memiliki peluang untuk menjadi pangkalan logistik minyak dan gas (migas), khususnya bagi kegiatan di wilayah South Andaman.

Kesiapan awal untuk mendukung kebutuhan tersebut sudah tersedia melalui fasilitas pergudangan dengan luas sekitar 4.000-5.000 meter persegi. Menurut BPKS, pengembangan lebih lanjut hanya membutuhkan sejumlah fasilitas pendukung agar kawasan dapat menjalankan fungsi logistik.

Iskandar menyebutkan, "Dengan penambahan beberapa fasilitas pendukung, dalam 6 tahun fase pengembangan minyak dan gas ini, kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pangkalan logistik. Setidaknya ekosistemnya sudah terbentuk dan aktivitasnya sudah berjalan."

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed