BPJS Kesehatan Jelaskan Penyesuaian Peserta PBI Desil 6-10
Penyesuaian kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi perhatian masyarakat setelah beredar kabar peserta desil 6 hingga 10 akan dinonaktifkan mulai 1 November 2026. BPJS Kesehatan menjelaskan perubahan status tersebut mengikuti pemutakhiran data dari kementerian atau lembaga pemerintah yang berwenang.
Kabar tersebut ramai diperbincangkan di Threads dan sejumlah platform media sosial lainnya. Informasi yang beredar menyebut peserta PBI dengan kategori desil 6-10 berpotensi kehilangan status kepesertaan karena dianggap tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.
Sejumlah pengguna media sosial juga mengunggah tangkapan layar pemberitahuan mengenai status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berubah menjadi nonaktif. Salah satu pemberitahuan mencantumkan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) yang ditanggung pemerintah daerah.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penentuan kategori desil bukan kewenangan BPJS Kesehatan. Penetapan tersebut dilakukan pemerintah melalui kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab mengelola data penerima bantuan.
Rizzky menerangkan bahwa pemutakhiran data kepesertaan berlangsung setiap bulan. BPJS Kesehatan menerima data terbaru dari instansi terkait untuk menyesuaikan status peserta dengan kriteria penerima bantuan.
"Kalau dari BPJS Kesehatan sendiri, terkait dengan update, sebenarnya setiap bulan itu ada update. Itu bukan diaktifkan, melainkan diganti, diganti data-data yang memang sudah tidak sesuai dengan desil yang kita terima," ujar Rizzky Anugerah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2026).
Menurut Rizzky, perubahan kepesertaan dilakukan berdasarkan data yang disampaikan kementerian atau lembaga berwenang. Proses tersebut bertujuan memastikan bantuan iuran kesehatan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.
BPJS Kesehatan juga memberikan penjelasan mengenai langkah yang dapat ditempuh peserta apabila status PBI mereka dinonaktifkan, tetapi masih membutuhkan bantuan pembiayaan kesehatan.
Peserta dapat menyampaikan laporan kepada kelurahan, kecamatan, atau dinas sosial setempat agar kondisi dan kelayakan penerima bantuan dapat diperiksa lebih lanjut. Bagi peserta yang sedang sakit, laporan dapat dilengkapi surat keterangan yang membuktikan kondisi kesehatannya.
"Kalau misalnya memang dibuktikan bahwa peserta tersebut sedang sakit, itu kan ada surat keterangan. Tentunya nanti dari surat keterangan tersebut bisa segera melaporkan ke kelurahan atau kecamatan, atau ke dinas sosial kalau memang masih membutuhkan bantuan," jelas Rizzky Anugerah.
Selain peserta yang sedang sakit, masyarakat yang merasa penonaktifan kepesertaannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya juga dapat mengajukan laporan melalui instansi pemerintah tersebut untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
Sementara itu, kabar mengenai perubahan status kepesertaan turut memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai ketepatan pendataan desil yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima bantuan.
"Bukannya survei desil banyak yang ngawur ya?" tulis salah satu pengguna dalam utas Threads yang ramai diperbincangkan.
Untuk memastikan status kepesertaan, peserta JKN dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Mobile JKN, layanan WhatsApp BPJS Kesehatan di nomor 0811-8165-165, atau Care Center 165.
Rizzky mengingatkan bahwa pemeriksaan status kepesertaan perlu dilakukan seluruh peserta JKN, bukan hanya pemegang kartu PBI. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan status kepesertaan masing-masing sebelum membutuhkan pelayanan kesehatan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow