Beijing Larang Kepemilikan Drone dan Ancam Pemilik dengan Denda
Penggunaan dan kepemilikan drone kini menghadapi larangan menyeluruh di Beijing, Tiongkok, sejak Minggu (15/11/2026). Pemerintah setempat menerapkan kebijakan tersebut di seluruh kawasan perkotaan maupun pedesaan untuk memperketat keamanan ibu kota, dengan ancaman denda dan penyitaan bagi pelanggar. Dikutip dari AFP, Senin (16/11/2026), pembatasan ini mencakup kepemilikan, penyimpanan, serta pemasukan drone dan komponennya ke wilayah administratif Beijing.
Dengan luas sekitar 16.400 kilometer persegi, kebijakan tersebut menjangkau seluruh kawasan di bawah administrasi kota. Pengumuman mengenai larangan tersebut disampaikan pemerintah Beijing pada September 2026. Otoritas menyebut kebijakan itu diperlukan untuk menjaga keamanan ibu kota Tiongkok.
Sebelum pemberlakuan aturan, masyarakat yang memiliki drone diwajibkan menyingkirkan perangkat mereka dari Beijing. Pemilik dapat menjualnya kembali melalui tempat pembelian resmi yang disetujui pemerintah atau menggunakan layanan penjualan daring.
Alternatif lainnya adalah memindahkan perangkat beserta komponennya ke luar wilayah yang tercakup dalam larangan. Setelah aturan berlaku, masyarakat yang masih kedapatan memiliki drone menghadapi risiko denda dan penyitaan peralatan. Pengetatan tersebut melanjutkan pembatasan yang telah dimulai pada Mei 2026. Saat itu, pemerintah Beijing lebih dahulu melarang penjualan drone dan mewajibkan pemilik mendaftarkan perangkat kepada pihak berwenang, tetapi penyimpanan pribadi masih diperbolehkan.
Kebijakan terbaru mengubah ketentuan sebelumnya dengan melarang kepemilikan dan penyimpanan secara langsung. Pendaftaran perangkat yang sebelumnya diwajibkan tidak lagi memberikan dasar bagi masyarakat untuk mempertahankan kepemilikan drone di Beijing. Beijing merupakan pusat pemerintahan Tiongkok sekaligus lokasi kediaman para pemimpin tertinggi negara tersebut. Kota ini juga menjadi tempat kantor pusat Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang berkuasa, sehingga memiliki pengamanan wilayah yang ketat.
Menurut laporan AFP, perhatian terhadap keselamatan ruang udara meningkat setelah kecelakaan pada Juni 2026. Sebuah pesawat kecil menabrak gedung pencakar langit tertinggi di Beijing dalam insiden yang menewaskan pilot dan menyebabkan 13 orang lainnya terluka. Meski pembatasan berlaku luas, pemerintah tetap membuka kemungkinan pengecualian penerbangan drone untuk kebutuhan khusus.
Penggunaan yang dapat memperoleh pengecualian meliputi penanggulangan terorisme, penegakan hukum, bantuan darurat, kegiatan pertanian, dan penelitian ilmiah. Drone sendiri semakin populer di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Perangkat tersebut banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mengambil foto dan merekam video lanskap dari udara.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow