BEI Perkuat Transparansi untuk Pertahankan Status Emerging Market
Otoritas pasar modal Indonesia mempercepat pembenahan transparansi, keterbukaan informasi, dan pengawasan perdagangan saham untuk mempertahankan status emerging market dalam klasifikasi MSCI. Langkah tersebut melibatkan Bursa Efek Indonesia (BEI), pemerintah, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusul sejumlah catatan terhadap aksesibilitas pasar modal nasional.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengungkapkan, dari 18 kategori penilaian MSCI, Indonesia memperoleh penilaian positif pada 16 kategori. Sebanyak 10 kategori mendapatkan nilai plus 2, enam kategori memperoleh plus 1, sedangkan dua kategori lainnya masih mencatat penilaian negatif.
Dalam Capital Market Journalist Workshop Media Gathering 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (31/10/2026), Jeffrey menjelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan kebijakan valuta asing dan kelancaran arus informasi.
"Sepuluh kategori kita dapat plus 2, artinya sudah memenuhi sepenuhnya. Enam kriteria kita plus 1, artinya sudah memenuhi tetapi ada ruang untuk perbaikan. Dua kriteria kita negatif," ujar Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI.
Menurut Jeffrey, persoalan kebijakan valuta asing berada di luar kewenangan otoritas pasar modal. Sementara itu, evaluasi arus informasi berkaitan dengan masih adanya dokumen keterbukaan informasi perusahaan tercatat yang belum tersedia dalam bahasa Inggris.
"Masih ada beberapa informasi yang katanya tidak tersedia dalam bahasa Inggris," ujar Jeffrey Hendrik.
BEI kemudian kembali mengingatkan emiten agar memenuhi kewajiban penyampaian keterbukaan informasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jeffrey menyebut ketentuan tersebut telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sejak 2022 atau 2023.
"Karena itu sudah diatur di dalam POJK sejak tahun 2022 atau 2023. Pengaturan itu sudah ada," ujar Jeffrey Hendrik.
Selain keterbukaan informasi, BEI meminta perusahaan tercatat melaporkan data saham beredar di publik atau free float serta daftar pihak terafiliasi secara akurat. Surat pengingat telah dikirimkan kepada seluruh emiten pada pekan terakhir Oktober 2026.
Jeffrey menyatakan bursa akan melakukan pemeriksaan acak terhadap laporan tersebut. Direksi perusahaan dapat dikenai tindakan tegas apabila ditemukan ketidaksesuaian atau manipulasi informasi mengenai kepemilikan saham.
"Setelah ini kami akan melakukan random checking. Bila ditemukan ada perusahaan tercatat yang melaporkan free float atau pihak terafiliasi tidak benar, kami akan mengambil tindakan tegas terhadap direksi yang bertanggung jawab," ujar Jeffrey Hendrik.
Persoalan tersebut juga menjadi perhatian Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo. Dalam diskusi Business Talk Kompas TV di Jakarta pada 3 November 2026, ia menekankan bahwa reformasi pasar modal harus menyentuh aspek fundamental, terutama transparansi, tata kelola, dan penegakan hukum.
Dradjad menyampaikan bahwa Presiden telah meminta perbaikan mendasar terhadap pasar modal Indonesia dalam rapat kabinet. Salah satu sasaran pembenahan adalah mencegah praktik manipulasi harga saham yang dapat merugikan investor.
"Presiden di dalam rapat kabinet, paripurna ya, itu menegaskan kita harus melakukan perbaikan-perbaikan yang fundamental atas pasar modal kita," ujar Dradjad Hari Wibowo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Pemerintah juga mendorong keterbukaan struktur kepemilikan saham, termasuk pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen. Kebijakan ini diharapkan membantu investor menilai kondisi perusahaan secara lebih transparan.
Dradjad mengingatkan bahwa ancaman perubahan klasifikasi Indonesia dari emerging market menjadi standalone market perlu diperhatikan secara serius. Namun, penilaian lembaga indeks internasional tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar keputusan investasi.
Dalam keterangannya kepada ANTARA pada 3 November 2026, Dradjad meminta investor memeriksa data perusahaan, valuasi saham, dan prospek ekonomi sebelum mengambil keputusan.
"Karena itu, yang saya sampaikan kepada investor itu adalah tolong hitung sendiri. Pesan saya sebenarnya cuma itu. Siapapun, nanti kalau FTSE Russell, kemudian Bloomberg atau apa mengeluarkan apapun, itu kita perhatikan.
Tapi, kita yang tahu emiten-emiten kita. Hitung sendiri. Karena ini uang teman-teman sendiri," ujar Dradjad Hari Wibowo.
Ia juga menilai penguatan investor domestik penting untuk menjaga ketahanan pasar saham. Menurutnya, ekosistem investasi membutuhkan kepastian aturan, tata kelola yang baik, serta perlindungan terhadap investor.
Dradjad meminta masyarakat tidak mengambil keputusan berdasarkan sentimen sesaat. Ia menekankan bahwa informasi dari penyedia indeks internasional tetap perlu diperhatikan, tetapi harus dibandingkan dengan kondisi fundamental perusahaan dan perekonomian nasional.
"Kita juga punya index provider yang lain, index provider yang lain tidak menurunkan status Indonesia. Kalau berpikir rasional begitu, tidak panik, ya tentu tidak akan terlalu goyang," ujar Dradjad Hari Wibowo.
Ia juga mengingatkan bahwa prediksi pelemahan rupiah hingga Rp20.000 per dolar AS pada Oktober 2025 dan Rp25.000 per dolar AS pada semester I 2026 tidak terealisasi. Karena itu, risiko nilai tukar perlu dinilai berdasarkan berbagai faktor fundamental.
Menurut Dradjad, pariwisata dan kontribusi pekerja migran Indonesia merupakan sumber devisa yang perlu diperkuat. Ia turut menyoroti perubahan pola konsumsi masyarakat dari toko fisik menuju platform daring yang memengaruhi aktivitas ekonomi domestik.
Sementara itu, opini yang diterbitkan CNBC Indonesia pada 4 November 2026 oleh ekonom Muhammad Syarkawi Rauf menyoroti potensi dampak penurunan klasifikasi MSCI terhadap aliran modal asing. Artikel tersebut memperkirakan potensi arus keluar dana pasif mencapai 5,6 miliar dolar AS.
Dalam analisisnya, Syarkawi menyebut IHSG turun 11,57 persen menjadi 5.185,10 pada 16 Oktober 2026. Indeks tersebut kemudian sempat menyentuh 4.996,6 pada 19 Oktober 2026, berdasarkan data Trading Economics yang dikutip dalam tulisannya.
Syarkawi menjelaskan bahwa persoalan pasar modal Indonesia mencakup keterbatasan saham publik, konsentrasi kepemilikan, transparansi pemilik manfaat akhir, serta dugaan perdagangan terkoordinasi. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi likuiditas dan meningkatkan risiko kerugian investor ritel.
Ia juga mengutip data bahwa kepemilikan asing di pasar saham Indonesia mencapai sekitar Rp2.805 triliun hingga Juli 2026. Nilai tersebut setara dengan 40,29 persen dari total transaksi di BEI, sedangkan investor domestik mencatat porsi 59,71 persen.
Menurut analisis Syarkawi, MSCI memiliki pengaruh besar terhadap keputusan investasi global karena menjadi acuan berbagai pengelola dana, bank investasi, dan investor institusional. Dana kelolaan yang terkait dengan indeks MSCI disebut mencapai 22,8 triliun dolar AS.
Ancaman perubahan klasifikasi tersebut dijadwalkan menjadi perhatian hingga Juni 2027. Reformasi yang disoroti mencakup peningkatan free float menjadi 15 persen, pengungkapan kepemilikan saham di atas 1 persen, transparansi pemilik manfaat akhir, serta konsistensi penegakan hukum pasar modal.
Di sisi lain, Dradjad menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester I 2026. Sebanyak 17 dari 38 provinsi mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional, termasuk tujuh provinsi yang membukukan pertumbuhan lebih dari 6 persen.
"Artinya, pesan saya simpel saja, teman-teman. Silahkan anda dengarkan, lihat video medsos, tetapi selalu tolong cek data. Karena pada akhirnya, ini keputusan kita dan uang kita," ujar Dradjad Hari Wibowo.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow