AS Dakwa Lima Pelaku Penipuan Bantuan Kuliah dengan AI
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mendakwa lima orang dalam kasus penipuan bantuan biaya kuliah pemerintah yang menggunakan identitas mahasiswa palsu dan kecerdasan buatan (AI). Pengumuman pada Kamis (29/10/2026) tersebut menjadi hasil pertama Operation Ghostbusters, penyelidikan nasional yang mengungkap dugaan kerugian lebih dari 200 juta dollar AS sejak 2021, dilansir dari Tekno. Modus ini menggunakan identitas curian warga AS untuk mendaftarkan mahasiswa fiktif ke berbagai perguruan tinggi.
Pelaku kemudian mengajukan bantuan pendidikan federal atas nama korban, meskipun mereka tidak pernah benar-benar mengikuti perkuliahan. Departemen Kehakiman AS menyebut sebagian besar korban merupakan warga yang hanya menyelesaikan pendidikan SMA dan tidak pernah menempuh pendidikan tinggi. Nama mereka digunakan untuk mendaftar ke kampus yang lokasinya bisa berjarak ratusan kilometer dari tempat tinggal.
Praktik tersebut dikenal sebagai "mahasiswa hantu". Istilah "ghost students" juga digunakan untuk menggambarkan individu fiktif yang tercatat sebagai mahasiswa aktif demi memperoleh pencairan bantuan pemerintah.
Pada September hingga Oktober 2026, penyidik menemukan 830.840 FSA ID yang diduga palsu. Menurut hasil penyelidikan, identitas tersebut berkaitan dengan pengajuan bantuan pendidikan senilai hampir 130 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,34 triliun. Setelah dana dicairkan, pihak kampus mengambil bagian untuk membayar biaya pendidikan. Sisa uang kemudian dialihkan melalui rekening atas nama orang lain sebelum dipindahkan ke luar negeri, termasuk Kenya.
Departemen Kehakiman AS juga mengungkap penggunaan AI dalam menjalankan skema tersebut. Teknologi itu dimanfaatkan untuk mengisi formulir pendaftaran dan menyelesaikan tugas perkuliahan sehingga mahasiswa fiktif terlihat menjalani kegiatan akademis. Pelaku bahkan membayar orang lain untuk mengikuti kelas virtual. Cara tersebut digunakan untuk menciptakan kesan bahwa pemilik identitas benar-benar mengikuti proses pembelajaran.
Salah satu terdakwa merupakan warga negara Kenya yang tinggal di Virginia. Menurut penyidik, ia menerima lebih dari 700 setoran sisa bantuan pendidikan dengan nilai keseluruhan sekitar 1,44 juta dollar AS atau Rp 25,9 miliar. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 1,3 juta dollar AS atau sekitar Rp 23,4 miliar ditransfer ke sejumlah rekening di AS dan Kenya.
Sementara itu, tiga perantara di New Jersey diduga menerima lebih dari 1 juta dollar AS atau sekitar Rp 18 miliar. Dana dari New Jersey tersebut kemudian dikirim kepada rekan mereka di Kenya yang memiliki hubungan dengan perusahaan yang mengaku bergerak dalam bisnis safari. Terdakwa kelima merupakan warga negara Kenya yang tinggal di Nebraska.
Dalam dakwaan terhadap terdakwa di Nebraska, penyidik menyebut ia menyimpan 30 persen hasil penipuan dan mengirimkan sisanya ke Kenya. Selain itu, aparat menyita aset kripto senilai lebih dari 750.000 dollar AS atau sekitar Rp 13,5 miliar dari akun milik seorang warga Kenya.
Departemen Kehakiman AS menyatakan penyitaan tersebut menjadi tindakan pertama di luar negeri yang dilakukan divisi penegakan penipuannya. FBI juga telah mengidentifikasi kerugian lebih dari 32 juta dollar AS atau sekitar Rp 576 miliar. Penyelidikan masih berlanjut dengan lebih dari 40 perkara yang ditangani di 26 kantor lapangan FBI.
Departemen Kehakiman AS menegaskan bahwa seluruh terdakwa tetap dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan melalui proses pengadilan. Di sisi pencegahan, Kementerian Pendidikan AS mulai memperketat pemeriksaan identitas pemohon bantuan melalui sistem FAFSA sejak 26 April 2026. Pemohon yang masuk kategori berisiko tinggi diwajibkan menjalani verifikasi kamera secara langsung dan menunjukkan kartu identitas resmi, seperti SIM atau paspor.
Apabila pemeriksaan awal gagal, pemohon harus menghubungi kantor bantuan keuangan kampus untuk menjalani verifikasi tambahan. Proses pemeriksaan kamera juga diwajibkan menggunakan ponsel atau tablet.
Kebijakan tersebut sebelumnya mendapat perhatian dari kelompok advokasi mahasiswa dan asosiasi bantuan keuangan pada 2025. Mereka memperingatkan bahwa persyaratan tambahan berpotensi meningkatkan beban administrasi sekaligus menyulitkan mahasiswa yang sebenarnya memenuhi syarat menerima bantuan. Wakil Menteri Pendidikan AS Nicholas Kent menyatakan kementeriannya telah menyelamatkan lebih dari 2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 36 triliun dari berbagai upaya pencurian dana bantuan pendidikan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow