Trans Banyumas Perkuat Integrasi Transportasi Publik Daerah
Kolaborasi pemerintah daerah dengan 12 operator angkutan umum lokal menjadi fondasi pengoperasian Trans Banyumas sebagai layanan transportasi terintegrasi di Kabupaten Banyumas. Dilansir dari Otomotif, keberlanjutan sistem ini juga bergantung pada dukungan pembiayaan daerah dan evaluasi kebijakan tarif.
Pengelolaan layanan dilakukan oleh PT Banyumas Raya Transportasi, sebuah konsorsium yang dibentuk untuk menaungi para operator transportasi lokal terdampak program Buy The Service (BTS) dari Kementerian Perhubungan.
Model konsorsium tersebut menjadi pendekatan untuk mempertahankan keberadaan pelaku usaha transportasi setempat sekaligus menyatukan pengelolaan operasional dalam satu sistem yang lebih profesional.
Sejumlah perusahaan dan koperasi angkutan umum terlibat dalam konsorsium tersebut. Di antaranya PT Amanat Jaya, Koptata, Koperades, serta berbagai PT dan KSU lokal lainnya.
Kebutuhan operasional para operator juga memperoleh dukungan pembiayaan dari Bank Mandiri SME Purwokerto. Keterlibatan lembaga keuangan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kelangsungan layanan transportasi.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menjelaskan bahwa pembentukan konsorsium memiliki empat tujuan strategis.
Menurut Djoko, pendekatan tersebut memberikan keuntungan berupa perlindungan terhadap usaha transportasi lokal, penerapan manajemen profesional, penggabungan kemampuan pembiayaan, serta proses peralihan layanan yang lebih lancar tanpa menimbulkan konflik sosial.
"Pembentukan konsorsium memberikan empat manfaat strategis utama, yakni menyelamatkan pelaku usaha lokal, menghadirkan tata kelola profesional, menyatukan kekuatan pembiayaan, serta memastikan transisi layanan berlangsung mulus tanpa gesekan sosial," kata Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Dukungan pemerintah daerah dan persoalan tarif integrasi
Keberlangsungan Trans Banyumas kini berkaitan erat dengan komitmen pemerintah Kabupaten Banyumas setelah pembiayaan operasional mengalami perubahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dukungan tersebut melibatkan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti, serta anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Pemerintah daerah mengalokasikan subsidi untuk membantu mengurangi pengeluaran masyarakat yang menggunakan layanan bus.
Di sisi jaringan, Trans Banyumas telah terhubung dengan sejumlah lokasi penting yang menjadi simpul perjalanan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah Terminal Bulupitu, Baturraden, dan Stasiun Purwokerto.
Namun, keterhubungan antarlokasi belum sepenuhnya menghilangkan persoalan efisiensi pengeluaran penumpang. Perubahan pengelolaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah turut diikuti penghapusan kebijakan tarif integrasi.
Kondisi tersebut membuat evaluasi terhadap skema pembayaran antarkoridor menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan layanan.
Tiga manfaat penerapan kembali tarif terintegrasi
Penerapan kembali tarif integrasi dinilai berpotensi memberikan manfaat bagi pengguna maupun pengelola Trans Banyumas. Kebijakan tersebut berkaitan dengan efisiensi pembayaran, peningkatan jumlah penumpang, dan perluasan penggunaan transaksi digital.
- Efisiensi pengeluaran penumpang: Pengguna bus dapat berpindah koridor tanpa harus membayar tarif penuh sebanyak dua kali. Skema ini dapat mengurangi biaya perjalanan yang melibatkan beberapa rute.
- Peningkatan jumlah penumpang: Kemudahan berpindah layanan berpotensi meningkatkan tingkat keterisian bus atau load factor. Jangkauan jaringan transportasi juga dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh masyarakat.
- Perluasan pembayaran nontunai: Sistem tarif terintegrasi dapat mendukung penggunaan transaksi digital melalui QRIS maupun kartu uang elektronik. Dengan demikian, pembayaran layanan dapat semakin terhubung dengan sistem nontunai.
Ketiga aspek tersebut menjadi pertimbangan dalam menilai kembali kebijakan tarif, terutama karena layanan Trans Banyumas telah menghubungkan beberapa pusat aktivitas dan transportasi di wilayah Kabupaten Banyumas.
Djoko Setijowarno menilai keberlanjutan layanan membutuhkan dukungan anggaran pemerintah daerah yang konsisten serta keterbukaan untuk mengevaluasi kebijakan tarif yang diterapkan.
"Dengan komitmen anggaran daerah yang kuat dan keterbukaan terhadap evaluasi skema tarif, Kabupaten Banyumas kini berada di jalur yang tepat untuk menjadi teladan nasional dalam tata kelola transportasi publik daerah yang inklusif dan berkelanjutan," ucap Djoko.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow