Toyota Dorong Peta Jalan Otomotif dan Evaluasi Pajak Mobil
Peningkatan penjualan kendaraan nasional membutuhkan strategi jangka panjang yang melibatkan produsen dan pemerintah. Toyota menilai perlu ada peta jalan industri otomotif yang jelas, disertai penyesuaian harga kendaraan dan kebijakan perpajakan agar pasar domestik berkembang. Dilansir dari Otomotif, Wakil Presiden Direktur PT Toyota-Astra Motor (TAM) Jap Ernando Demily melihat peluang pertumbuhan pasar Indonesia masih terbuka lebar.
Salah satu indikatornya adalah rasio kepemilikan mobil yang belum setinggi sejumlah negara ASEAN. Rasio kepemilikan kendaraan menjadi salah satu ukuran potensi perkembangan pasar. Indonesia saat ini memiliki sekitar 79 hingga 98 mobil per 1.000 penduduk, sedangkan Malaysia mencapai sekitar 500 unit dan Thailand berada pada angka 270 unit per 1.000 penduduk.
Untuk memperbesar pasar, perhatian perlu diarahkan kepada masyarakat kelas menengah dan kelompok konsumen yang baru pertama kali membeli mobil. Kedua kelompok tersebut dinilai berperan dalam meningkatkan rasio kepemilikan kendaraan nasional.
Ernando menjelaskan bahwa pembeli pertama mempunyai posisi penting dalam memperluas jumlah pemilik kendaraan di Indonesia. “Siapa yang bisa mendorong rasio motorisasi? Itu pembeli pertama, orang yang baru pertama punya mobil,” ujar Ernando saat ditemui di Tangerang, Jumat (13/11/2026).
Topik peningkatan rasio motorisasi tersebut juga telah dibicarakan dalam pertemuan dengan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji beberapa waktu lalu. Pembahasan itu menjadi bagian dari upaya merumuskan strategi pengembangan pasar kendaraan nasional.
Evaluasi pajak diperlukan untuk memperluas pasar
Menurut Ernando, peningkatan daya beli masyarakat saja belum cukup untuk mendorong penjualan kendaraan. Diperlukan langkah nyata dari pemerintah dan produsen supaya harga mobil lebih mudah dijangkau, terutama oleh konsumen pemula. Dari sisi industri, prinsipal diharapkan menyediakan kendaraan dengan struktur harga yang lebih bersaing.
Sementara itu, pemerintah dapat meninjau kembali besaran pajak yang harus ditanggung konsumen ketika membeli kendaraan. Ernando menyoroti beban perpajakan kepemilikan kendaraan di Indonesia yang berada di kisaran 40 persen. Angka tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi, khususnya untuk pembelian mobil pertama.
“Kami jujur memikirkan cara agar lebih kompetitif. Namun, pemerintah juga perlu melihat struktur pajaknya. Indonesia sekitar 40 persen untuk biaya pajak kepemilikan kendaraan. Untuk pembeli pertama, mungkin perlu dipertimbangkan agar tidak sebesar 40 persen,” ucap Ernando.
Penyesuaian beban pajak diharapkan memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat yang belum pernah memiliki mobil. Dengan demikian, kelompok konsumen baru dapat ikut memperluas basis pasar otomotif domestik.
Target penjualan 2 juta unit dan dampaknya bagi industri
Penjualan kendaraan hingga 2 juta unit per tahun dinilai berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang meluas. Pertumbuhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan transaksi kendaraan, tetapi juga aktivitas produksi dan rantai pasok industri.
Ernando menyebut peningkatan volume penjualan dapat menciptakan efek pengganda bagi perekonomian. Salah satu dampaknya adalah bertambahnya kebutuhan tenaga kerja pada berbagai tingkatan pemasok, mulai dari tier 1 hingga tier 4. Penerimaan negara juga berpotensi meningkat melalui pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh). Selain itu, kenaikan produksi dapat memperkuat kemampuan industri otomotif Indonesia dalam bersaing di pasar ekspor.
Dari sisi operasional pabrik, volume produksi yang lebih tinggi memungkinkan biaya tetap atau fixed overhead dibebankan kepada jumlah kendaraan yang lebih banyak. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan biaya tetap per unit kendaraan. Indonesia sebenarnya mempunyai kapasitas produksi kendaraan sekitar 2 juta unit setiap tahun. Namun, tingkat pemanfaatannya baru mencapai kisaran 40 persen sehingga sekitar 60 persen kapasitas masih belum digunakan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pemulihan pasar secara bertahap. Toyota bersama produsen kendaraan lain yang tergabung dalam Gaikindo tengah menyiapkan peta jalan untuk meningkatkan penjualan dari 1 juta unit menjadi 1,5 juta unit, sebelum mencapai sasaran 2 juta unit per tahun.
Kajian pembatasan usia operasional kendaraan
Selain persoalan penjualan dan perpajakan, pembahasan strategi industri juga mencakup kemungkinan penerapan pembatasan usia operasional kendaraan. Usulan kajian menyeluruh mengenai kebijakan tersebut disampaikan oleh Dirjen Ilmate Kemenperin, Pak Tata.
Ernando menyampaikan bahwa Indonesia belum mempunyai regulasi nasional yang secara khusus membatasi umur kendaraan. Karena itu, pengalaman negara lain yang menerapkan batas usia operasional, misalnya 10 tahun, dapat dipelajari sebagai bahan pertimbangan. “Pak Tata (Dirjen Ilmate Kemenperin) menambahkan usulan perlunya studi menyeluruh terkait pembatasan usia operasional kendaraan, karena saat ini Indonesia belum menerapkan regulasi pembatasan umur kendaraan,” kata Ernando. Menurut Ernando, penerapan kebijakan semacam itu perlu melalui penelitian yang komprehensif. Kajian tersebut berkaitan dengan upaya peremajaan kendaraan sekaligus penguatan pertumbuhan industri otomotif nasional.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow