Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Komdigi Tegaskan Batas Kewenangan Moderasi Konten Digital

Smallest Font
Largest Font

Pengawasan konten di platform digital oleh pemerintah memiliki batas kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa tindakan moderasi tersebut bukan merupakan praktik penyensoran secara bebas, melainkan bagian dari tata kelola ruang digital. Informasi ini dilansir dari Detik iNET.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan bahwa setiap mekanisme pengawasan dan penanganan konten berlandaskan ketentuan hukum. Dasar yang digunakan mencakup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta peraturan turunannya.

Dalam pemaparannya pada acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Mediodecci menerangkan bahwa Pasal 40 UU ITE memberikan dasar bagi pemerintah untuk meminta pencegahan penyebaran maupun pemutusan akses terhadap konten terlarang.

Di sisi lain, tanggung jawab pengelolaan konten juga melekat pada penyelenggara platform digital. Artinya, pemerintah tidak menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas proses moderasi di ruang digital.

"Komdigi bukan tukang sensor. Komdigi mendorong adanya moderasi dan tentunya dibarengi dengan literasi juga kepada pengguna," kata Mediodecci dalam pemaparannya di acara Ngopi Komdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ruang lingkup tugas Komdigi terutama berkaitan dengan pengaturan penyelenggara sistem elektronik (PSE), khususnya platform yang menyediakan layanan berbasis konten buatan pengguna. Kewenangan tersebut berbeda dengan penyidikan maupun penegakan hukum pidana.

Mediodecci menjelaskan bahwa kementeriannya tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana ataupun menjatuhkan hukuman kepada pengguna platform. Fokus pengaturan berada pada kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam mengelola konten yang tersedia di layanan mereka.

Karena itu, permintaan penghapusan atau pemutusan akses tidak dapat dilakukan tanpa landasan yang jelas. Komdigi membutuhkan klasifikasi konten ilegal, pengaduan masyarakat, atau laporan dari lembaga resmi yang memiliki kewenangan terkait.

Apabila suatu persoalan berada di luar bidang kewenangan langsung kementerian, proses penanganannya memerlukan rekomendasi atau pemeriksaan dari instansi yang membidangi persoalan tersebut.

Verifikasi konten melibatkan instansi terkait

Pembagian kewenangan antarlembaga menjadi bagian penting dalam proses penilaian konten digital. Setiap dugaan pelanggaran perlu diperiksa berdasarkan aturan dan kompetensi instansi yang bertanggung jawab terhadap sektor bersangkutan.

Untuk dugaan aktivitas perdagangan ilegal, misalnya, penanganannya harus mengacu pada ketentuan yang berada dalam lingkup Kementerian Perdagangan. Dengan demikian, penilaian terhadap persoalan perdagangan tidak semata-mata ditentukan oleh Komdigi.

Sementara itu, informasi mengenai makanan atau obat yang diduga tidak mempunyai izin edar membutuhkan verifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Konten yang berkaitan dengan alat kesehatan juga memerlukan keterlibatan Kementerian Kesehatan.

Prinsip serupa diterapkan terhadap informasi keliru yang berkaitan dengan bidang tertentu. Mediodecci mencontohkan informasi mengenai imunisasi sebagai salah satu persoalan yang membutuhkan pemeriksaan dari instansi terkait sebelum ditindaklanjuti.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa keputusan penanganan konten sektoral tidak dapat dilepaskan dari keahlian dan kewenangan lembaga yang membidangi masalahnya.

Platform tetap memiliki tanggung jawab moderasi

Menurut Mediodecci, pengaturan yang diterapkan Komdigi bertujuan membangun tata kelola digital atau digital governance. Kementerian tidak bermaksud mengambil alih seluruh fungsi penegakan hukum maupun menentukan kesalahan individu pengguna internet.

Ia kembali menjelaskan bahwa regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan moderasi mengatur kewajiban platform, bukan menetapkan ketentuan pemidanaan bagi pengguna secara langsung.

"Kalau kita lihat Undang-Undang ITE sampai ketentuan peraturan menteri maupun keputusan menteri yang menjadi dasar dalam implementasi moderasi konten, itu semua adalah pengaturan terhadap platform, bukan terhadap pengguna," jelasnya.

Komdigi juga memberikan kesempatan kepada penyelenggara platform untuk menjalankan kewajiban moderasi secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, permintaan penurunan konten dari pemerintah tidak serta-merta langsung diterima oleh setiap platform.

Terdapat tahapan komunikasi dan verifikasi sebelum permintaan tersebut ditindaklanjuti. Proses ini menjadi bagian dari mekanisme yang melibatkan pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik.

Melalui pembagian tanggung jawab tersebut, pengawasan ruang digital diarahkan untuk membangun lingkungan internet yang kondusif dan produktif. Pelaksanaannya tetap harus mengikuti batas kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed