Sepakat Ciptakan Pemilu Damai, PBNU Dorong Bawaslu Rasionalisasikan Wacana Anti Politik Identitas

PERADABAN.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sepakat melakukan sinergi untuk menciptakan Pemilu Umum (Pemilu) Serentak tahun 2024 secara damai, berintegritas, tanpa politik identitas.

Menurut, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, politik identitas digunakan aktor politik untuk menutupi kekurangannya sekaligus menipu publik. Disebut demikian, karena penggunaan politik identitas hanya akan menimbulkan perpecahan dan memustahilkan musyawarah mufakat.

“Politik identitas itu hanyalah dari kompetitor untuk mengurangi kekurangan dia. Politik identitas itu penipuan,” kata Gus Yahya di sela kunjungan Bawaslu ke Kantor PBNU, pada Selasa (28/2/2023).

Baca Juga

• Berita dan informasi Gus Yahya terbaru
• Pihak RS Ungkap Kondisi David yang Mulai Membaik namun Masih Butuh Perawatan Intensif

Gus Yahya mendorong agar Bawaslu menyiapkan strategi untuk menangkal politik identitas. Pembangunan narasi anti politik identitas, lanjutnya, membutuhkan komponen yang rasional.

“Ini harus ada wacananya,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Bawaslu mengatakan bahwa Pemilu 2024 mesti berjalan dengan bersih tanpa ada politik uang dan politik identitas, termasuk penggunaan tempat ibadah untuk kampanye.

Bersama PBNU, pihaknya akan mengaktivasi gerakan-gerakan dari tingkat terkecil, seperti pengurus ranting NU.

Baca Juga

• Berangsur Membaik, Gus Yahya Sebut David Sudah Lepas Ventilator
• Jenguk David di RS, Yenny Wahid Tegaskan Keluarga Besar NU Berharap Keadilan

“Ke depan kami (Bawaslu) dan PBNU akan melakukan gerakan-gerakan yang melibatkan warga dari tingkat terkecil seperi forum warga, bisa juga melibatkan pengurus ranting NU, kabupaten kota sampai provinsi untuk membantu menangkal politisasi identitas dan politik uang,” kata Bagja.

Bagja menilai bahwa pemilu merupakan ajang adu gagasan, yakni kompetisi meyakinkan warga terhadap visi dan misi sekaligus program yang dibawa kompetitor, termasuk oleh partai politik.

“Ini yang seharusnya ditawarkan partai politik,” tandasnya