PERADABAN.ID – Di tengah semakin kuatnya upaya untuk mengekang gratifikasi dan korupsi, pemerintah menjunjung tinggi komitmennya dalam menjaga integritas dan keadilan, dari pikiran hingga tindakan.
Dalam rangka menciptakan masyarakat yang bersih dari korupsi, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan terus berupaya menggalang kesadaran masyarakat agar mengambil peran dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi.
Titik fokus utama dalam perang melawan korupsi adalah peningkatan transparansi. Pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mewajibkan informasi yang sangat vital, seperti anggaran, kontrak pemerintah, dan alokasi dana proyek, dipublikasikan secara terbuka.
Langkah ini bertujuan memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk memantau pengeluaran pemerintah dengan cermat.
Ada sebuah ungkapan mengatakan ‘kejahatan bisa terjadi dimana saja’, di sinilah peranan masyarakat menjadi sangat penting untuk melaporkan setiap tindak kejahatan yang disaksikan atau diketahui.
Sebagai upaya melindungi para pelapor, undang-undang perlindungan whistleblower yang memiliki ketentuan kuat juga telah diresmikan, memberikan dorongan bagi individu yang ingin melaporkan tindakan kecurangan.
Selain itu, pemerintah juga memberikan pendidikan dan pelatihan tentang etika dan integritas kepada berbagai pihak, termasuk pegawai pemerintah, pelaku bisnis, serta masyarakat umum.
Inisiatif ini bertujuan untuk membangun kesadaran yang kokoh tentang dampak negatif dari praktik korupsi dan pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari.
Baca juga:
- Teladan Kebijakan Sanering dan Kebiasaan Lazim Praktik Korupsi
- Cerita Foto Keluarga di Meja Kerja, Langgengkan Budaya Antikorupsi
Senada dengan itu, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama bersama Saya Wanita Anti Korupsi (SPAK) Indonesia mengadakan kegiatan yg bertajuk Kusemai Nilai Tahap II, bertujuan meningkatkan integritas dan peran aktif para isteri Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama untuk menjadi benteng terhadap praktik gratifikasi dan korupsi.
Sebagai kesimpulan, kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum diakui sebagai kunci sukses dalam upaya mengatasi korupsi.
Upaya bersama ini memberikan harapan bahwa praktik korupsi bisa diminimalkan, jika tidak sepenuhnya dihilangkan, dan menciptakan fondasi yang jauh lebih solid bagi pembangunan ekonomi yang berlangsung secara adil serta berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. (IB)
One Comment