Humanitarian Islam: Sebuah Tawaran untuk Kemanusiaan Gobal – Membangun Tatanan Baru yang Adil dan Harmonis (Bagian 5; selesai)
PERADABAN.ID – Masalah mendasar yang dihadapi umat manusia saat ini adalah pola interaksi antar kelompok identitas yang sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik. Konflik, diskriminasi, dan ketidakadilan yang muncul dari hubungan ini bukan hanya masalah satu kelompok, tetapi masalah yang lebih luas yang mencakup banyak aktor politik, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks inilah Humanitarian Islam mencoba menawarkan jalan keluar melalui pendekatan yang adil dan visioner.
Piagam PBB, sebagai perjanjian politik internasional, telah diakui sah secara syariat oleh para ulama yang kami undang dalam Muktamar Internasional Fikih Peradaban. Prinsip bahwa “manusia terikat pada perjanjian yang disepakatinya” (An-nāsu ‘alā syurūṭihim) menjadi dasar penerimaan ini. Namun, keabsahan akad politik ini tidak menghapus kenyataan bahwa pelaksanaan isi piagam masih jauh dari sempurna. Karena itu, tugas kita saat ini adalah memperjuangkan agar kesepakatan ini diterapkan secara adil dan tidak hanya menjadi alat tawar-menawar politik tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan.
Sebagai seorang Muslim, saya harus mengakui sakit hati ketika Islam sering kali dianggap sebagai sumber masalah dunia. Ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga mengabaikan fakta bahwa banyak kekacauan yang terjadi disebabkan oleh tindakan aktor-aktor politik besar, seperti invasi Amerika Serikat ke Irak. Tragedi ini menghancurkan tatanan sosial dan ekonomi di Irak, menyebabkan kematian lebih dari satu juta orang, membuat negara itu tidak bangkit lagi sampai sekarang, dan melahirkan kelompok ekstremis seperti ISIS. Menganggap ini sebagai kesalahan Islam adalah penyederhanaan yang keliru. Amerika juga salah dan sekarang diakui sendiri oleh orang-orang Amerika bahwa kebijakan perang Irak itu kebijakan yang salah dan mereka yang menjadi sumber masalah sehingga terjadi kekacauan yang luar biasa sampai sekarang ini.
Humanitarian Islam: Sebuah Tawaran untuk Kemanusiaan Global – Indonesia, Fikih, dan Piagam PBB (Bagian 4)
Kita perlu membangun kerangka berpikir yang lebih adil. Setiap nyawa yang hilang—entah di Gaza, Irak, atau di tempat lain—adalah tragedi kemanusiaan yang tidak bisa direduksi menjadi sekadar angka statistik atau kepentingan politik. Stabilitas dan keamanan global hanya bisa dicapai melalui tatanan politik yang adil dan menghormati hak serta martabat setiap manusia. Dakwah yang ramah-tamah saja tidak cukup; kita membutuhkan political framework yang mengatur masyarakat secara adil dan memastikan tidak ada pihak yang ditindas.
Dan dalam situasi saat ini, konflik politik bukan satu-satunya penyebab kekacauan. Selain konflik politik, kita juga menghadapi ancaman baru dari aktor-aktor ekonomi besar yang bukan merupakan negara. Dengan kekuatan ekonomi yang sangat besar, perusahaan-perusahaan ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan strategis di berbagai negara. Dalam Manifesto Nusantara, hal ini diidentifikasi sebagai bentuk tirani global yang baru, atau thaghut—Tuhan palsu, aktor atau entitas yang begitu besar kekuasaannya sehingga seolah-olah kita tidak mampu keluar dari cengkeramannya. Maka, kita harus membebaskan diri dari thagut-thagut ini dan kembali kepada Tuhan yang sejati, yang memberi kita kebebasan dan martabat sebagai manusia, yang menjadikan kita manusia merdeka.
Visi Gerakan Humanitarian Islam
Gerakan Humanitarian Islam memiliki visi untuk memanggil semua orang yang berkehendak baik, dari setiap agama dan bangsa, untuk bergabung dalam perjuangan membangun tatanan internasional yang adil dan harmonis. Visi ini dirumuskan sebagai berikut:
“To call all people of good will from every religion and nation to join a global movement to foster the emergence of a truly just and harmonious international order, founded upon respect for equal rights and dignity of every human being.”
(Menyerukan kepada semua orang yang berkehendak baik dari berbagai agama dan kebangsaan untuk bersama-sama memperjuangkan tatanan dunia yang adil, harmonis, dan menghormati kesetaraan hak serta martabat setiap manusia.)
Harus diakui bahwa pekerjaan kita masih panjang, baik di internal Islam maupun dalam konstruksi politik global. Banyak norma dalam hubungan antarumat yang perlu dibahas, serta tantangan baru yang harus dihadapi dengan kebijakan yang bijaksana. Namun, dalam 10–11 tahun terakhir, gerakan Humanitarian Islam telah mencapai banyak hal, termasuk membangun jaringan internasional yang kuat dan memperkenalkan wacana ini kepada dunia.
Humanitarian Islam: Sebuah Tawaran untuk Kemanusiaan Global – Humanitarian Islam dalam Konteks Konflik Peradaban (Bagian 3)
Kini, saatnya kita lebih terbuka. Pada 2017, kita tidak mempublikasikan versi Indonesia dari dokumen Humanitarian Islam karena konteksnya belum memungkinkan. Tetapi sekarang, dengan NU yang semakin koheren, kita mulai berbagi wacana ini secara luas, baik di internal NU maupun di kalangan akademisi Indonesia. Tujuannya adalah untuk menghindari jebakan dusta besar abad ini mengenai moderasi agama. Sebaliknya, kita harus mengembangkan pemikiran yang lebih mendalam, berbasis pada keadilan, martabat, dan penghormatan terhadap seluruh umat manusia. Akhirnya, saya ingin menegaskan bahwa Humanitarian Islam bukan sekadar proyek intelektual; ia adalah perjuangan nyata untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dengan kerja keras, kolaborasi, dan komitmen, kita dapat membangun tatanan internasional yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan harmoni
