PERADABA.ID – Istilah Humanitarian Islam berakar dari frase Arab al-Islam lil insaaniyah, yang berarti “Islam untuk kemanusiaan.” Frase ini menegaskan bahwa Islam hadir untuk melayani dan mengabdi kepada umat manusia seluruhnya, bukan hanya umat Islam. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, istilah ini awalnya menjadi Islam for Humanity. Namun, setelah berdiskusi dengan para ahli bahasa Inggris, ada kekhawatiran bahwa terjemahan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman. Istilah tersebut dapat diasumsikan sebagai ajakan agar semua orang masuk Islam, yang bukan merupakan maksud sebenarnya. Karena itu, istilah ini dimodifikasi menjadi Humanitarian Islam. Secara harfiah frase itu berarti “Islam yang bersifat kemanusiaan,” namun esensinya tetap bahwa Islam pada dasarnya memang berorientasi pada kemanusiaan.
Konsep Humanitarian Islam merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang telah dirancang sejak tahun 2012–2013 dan terus dikembangkan hingga saat ini. Strategi ini lahir dari kolaborasi antara para aktivis Nahdlatul Ulama (NU), kalangan pesantren, dan tokoh-tokoh dari jaringan internasional. Kolaborasi ini melibatkan para pemikir dari Timur Tengah, Amerika Serikat, dan Eropa, yang berbagi keprihatinan yang sama tentang kemelut peradaban global di abad ke-21. Mereka bersama-sama merumuskan pemikiran tentang realitas saat ini, memahami akar permasalahan, dan mempersiapkan langkah untuk menghadapi tantangan masa depan.
Sejumlah tokoh internasional turut serta dalam inisiatif ini. Dari Timur Tengah, terdapat nama-nama seperti Dr. Ali Mabrouk dari Universitas Kairo dan Mohamed Abul Fadl, pemimpin redaksi Al-Ahram (Mesir). Dari Eropa, ada Prof. Rudiger Lohlker dari Universitas Wina, Austria, dan Prof. Thomas Dineen dari Universitas Oxford yang kini bermukim di Warsawa, Polandia. Dari Amerika Serikat, ada tokoh-tokoh seperti Charles Holland Taylor dan Dr. Timothy Shah. Mereka telah berkontribusi dalam mengembangkan gagasan ini menjadi sebuah gerakan global.
Baca juga:
Ngaji Qonun Asasi NU #9 – Selesai: Tradisi Keulamaan di Nusantara
Strategi ini juga didukung oleh sejumlah dokumen penting yang dirumuskan melalui konferensi dan forum internasional. Pada tahun 2016, misalnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyelenggarakan konferensi International Summit of Moderate Islamic Leaders (ISOMIL), yang menghasilkan sebuah deklarasi bersejarah. Deklarasi ini menegaskan komitmen NU terhadap nilai-nilai Islam moderat yang mengedepankan kemanusiaan.
Selain itu, Gerakan Pemuda Ansor juga menginisiasi Global Unity Forum pada tahun yang sama, menghasilkan deklarasi bersama yang ditandatangani oleh berbagai organisasi kepemudaan keagamaan di Indonesia. Pada tahun 2017, istilah Humanitarian Islam diangkat sebagai tema utama konferensi internasional yang diselenggarakan oleh GP Ansor di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang. Pesantren ini dipilih karena memiliki nilai sejarah tersendiri yang selaras dengan visi Humanitarian Islam. Di kalangan NU, Kiai Abdul Wahab Hasbullah dikenal sebagai tokoh besar dan wali peradaban. Sebagai sosok yang visioner, beliau telah meninggalkan warisan intelektual dan spiritual yang sangat relevan dengan visi ini. Konferensi di Tambak Beras menghasilkan Deklarasi Humanitarian Islam, yang kemudian menjadi dasar berbagai inisiatif berikutnya.
Pada tahun 2018, Global Unity Forum kedua diadakan di Yogyakarta atas nama Gerakan Pemuda Ansor, menghasilkan dokumen penting lainnya yang disebut Manifesto Nusantara. Tahun berikutnya, konsep ini dibawa ke Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Kota Banjar, Jawa Barat. Dalam forum tersebut, gagasan al-Islam lil insaaniyah diperdalam melalui bahtsul masail yang menghasilkan jawaban atas berbagai pertanyaan mendasar terkait konsep ini.
Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sempat menjadi tantangan besar, terutama dalam menyelenggarakan kegiatan di tingkat nasional. Namun, di kancah internasional, diskusi tentang Humanitarian Islam tetap berjalan. Salah satu pencapaian yang cukup penting adalah terbitnya buku Humanitarian Islam, hasil penelitian yang dilakukan oleh jaringan intelektual di Eropa yang dipimpin oleh Prof. Rudiger Lohlker. Buku ini, yang terbit dengan gambar makam Gus Dur sebagai sampulnya, merupakan analisis multidisipliner yang menggali konsep Humanitarian Islam dari berbagai perspektif.
Pada tahun 2022, Humanitarian Islam memperoleh pijakan yang lebih kuat dalam konstruksi politik global melalui konferensi internasional yang dikaitkan dengan G20. Berkat lobi intensif dari PBNU, forum ini berhasil digelar dengan nama R20 (Religious Forum 20). Forum ini menjadi platform multilateral yang mengintegrasikan isu-isu agama dalam diskusi-diskusi G20, menjadikannya salah satu pencapaian strategis dalam upaya membawa Humanitarian Islam ke tingkat global.
Baca juga:
Ngaji Qonun Asasi NU #8: Islam Agama Peradaban
Langkah ini diikuti oleh berbagai forum internasional lainnya. Pada tahun 2023, digelar International Summit of Religious Authorities (ISORA), yang mempertemukan para pemimpin agama otoritatif dari berbagai tradisi. Partisipan termasuk perwakilan dari Vatikan, dari organisasi Hindu terbesar di India, dari Al-Azhar Mesir, dan tokoh-tokoh agama lainnya. Sebelumnya, pada Februari 2023, Muktamar Internasional tentang Fikih Peradaban juga diselenggarakan di Surabaya, sebagai bagian dari peringatan satu abad Nahdlatul Ulama.
Kegiatan internasional lainnya adalah konferensi di Universitas Princeton, Amerika Serikat, pada Desember 2023. Forum ini menarik perhatian para intelektual dan tokoh agama internasional, dan semakin memperkuat Humanitarian Islam sebagai wacana global. Profesor Robert Hefner dari Universitas Boston, bersama para akademisi terkemuka, pada forum ini mengajukan gagasan untuk menyelenggarakan konferensi akademik berskala besar tentang Humanitarian Islam di Indonesia. Ia meminta PBNU menjadi tuan rumah dalam acara yang berlangsung di Jakarta pada 5–7 November 2024. Perjalanan panjang ini menunjukkan bagaimana Humanitarian Islam telah berkembang dari sebuah ide lokal menjadi wacana global yang relevan dan dihormati. Melalui kolaborasi lintas agama, budaya, dan negara, strategi ini terus membawa pesan bahwa Islam dapat menjadi kekuatan yang melayani kemanusiaan, menjawab tantangan peradaban, dan mempromosikan harmoni di tengah kompleksitas dunia modern.
KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU
