Persinggungan Politik dan Anime di Indonesia: Dari Naruto hingga One Piece (Bagian 1)
PERADABAN.ID – Beberapa hari belakangan, saya terganggu dengan narasi yang dikeluarkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Ia menyoroti fenomena pengibaran bendera Jolly Roger dari animasi terkenal “One Piece“. Menurutnya, negara bisa melarang pengibaran bendera tersebut lantaran dianggap melanggar hukum sekaligus sebagai bentuk makar (CNN, 2025).
Selain itu, ada pernyataan berbeda dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco. Ia menyatakan pada Jumat (1/8), “Tidak perlu ada narasi yang mendiskreditkan penggemar One Piece sebagai makar atau upaya menjatuhkan pemerintah” (Suara.com). Ia berpendapat ada pihak yang memanfaatkan isu ini hingga berujung kesalahpahaman pada persepsi masyarakat. Ada pertanyaan spesifik: apakah yang menjadi dasar keterlibatan One Piece dan makar? Bagaimana sejarah cerita animasi yang bersinggungan dengan kehidupan di Indonesia, khususnya politik?
Asal Usul Persinggungan Anime dan Kehidupan Politik di Indonesia
Kita perlu telaah lebih mendalam perihal embrio antara konten animasi dengan lingkaran politik di Indonesia. Tidak jauh sebelum cerita hangat tentang One Piece belakangan ini, kita telah disuguhi Hokage (Pemimpin Desa Konoha) dari animasi Naruto.
Baca Juga Menyembuhkan Luka Intoleransi dari Sukabumi
Ada dua hal yang masyarakat Indonesia sering samakan pada alur cerita Naruto dengan kondisi politik negara. Pertama, pola kepemimpinan dari Hokage. Dimulai dari Hokage pertama, Hashirama, yang dianggap sebagai pendiri desa Konohagakure. Ia mempunyai cita-cita mendirikan desa penuh kedamaian di tengah perang shinobi yang masih berlanjut di desa sekitarnya. Karakter ini diidentikkan sebagai Founding Father Indonesia, Soekarno.
Kedua, Hokage Tobirama diidentikkan dengan Bapak Pembangunan, Soeharto. Penggemar di Indonesia melihat kesamaan sifat antara Tobirama dan Soeharto yang tidak kenal kompromi terhadap musuh. Ketiga, Hokage Hiruzen Sarutobi yang terkenal pintar dalam mengolah tata desa Konohagakure ketika krisis, disamakan dengan B.J. Habibie yang memimpin saat negara memasuki masa krisis.
Keempat, Minato Namikaze, ayah Naruto yang menjadi Hokage, mempunyai kekuatan berhubungan dengan kecepatan sehingga dijuluki sebagai Kilat Kuning dari Konoha. Istilah kecepatan yang melekat pada Minato diidentikkan dengan KH. Abdurrahman Wahid. Namun, bukan kecepatan untuk bertempur, melainkan kecepatan menangani krisis intoleransi dan isu perpecahan di Indonesia. Sikap rela berkorban demi menghindari kehancuran menjadi persamaan antara Minato dan KH. Abdurrahman Wahid.
Baca Juga TNI-Ansor Manunggal Bersama Rakyat
Kelima, Hokage wanita bernama Tsunade merupakan keturunan langsung dari Hokage pertama. Hal ini disamakan dengan Presiden Kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri, yang juga keturunan Presiden Pertama, Soekarno. Keenam adalah Hokage Kakashi yang berlatar belakang militer Anbu, serupa dengan latar belakang Presiden Keenam, Susilo Bambang Yudhoyono.
Selain pola kepemimpinan dari Hokage, yang sangat disorot dari cerita Naruto adalah persahabatan dua orang yang bersaing untuk menjadi Shinobi unggulan: Naruto dan Sasuke Uchiha. Dua tokoh fiksi ini sering dikaitkan dengan Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Cerita mereka bukan sekadar persaingan, melainkan menjadi contoh koalisi pembangunan negara.
Hal menarik terjadi pada Pilpres 2024. Saat itu, calon wakil presiden yang kini menjabat, Gibran Rakabuming Raka, mengenakan jaket biru berlogo klan Uzumaki dari serial Naruto. Dikutip dari CNBC Indonesia, jaket tersebut dihias tulisan “Samsul” di bagian belakang, yang viral karena Gibran salah menyebut asam folat sebagai asam sulfat. Persepsi masyarakat pun beragam di media sosial. Ada yang tidak suka anime dibawa ke ranah politik, namun ada pula yang menilai ini sebagai pengelolaan citra diri yang unik.
Oleh: Paidillah Rijani M. Ag (Ketua Lakpesdam PWNU Kalimantan Selatan)
